HALLOBANDUNG.COM — Program bantuan pemerintah untuk pembangunan sarana sanitasi dan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk sasaran rumah warga di Kabupaten Sumedang sebagian diduga dijalankan kurang transparan.
Banyak warga masyarakat penerima manfaat tidak mengetahui jumlah nilai besaran bantuan tersebut, bahkan menurut kalkulasi sebagian warga ada kecenderungan nilai penerapannya cukup jauh dibawah nilai anggaran sesungguhnya.
” Hampir rata-rata terhitung menghabiskan 5 sampai 6 juta rupiah, dan itupun sudah hitungan lebih, ” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, salah seorang penerima bantuan warga Desa Cigendel mengaku, dirinya hanya mengerjakan saja, bahan sudah dipasok pihak KSM dari pihak Pemerintahan Desa Cigendel.
” Saya tidak tahu jumlah nilainya berapa, kan ini berupa bahan bangunan termasuk septic tank dan uang untuk ongkos kerja Rp. 950 ribu” Katanya.
Nyaris kongruen dengan di Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari, warga penerima bantuan tidak langsung mengerjakannya karena di lakukan oleh pelaksana dari KSM.
” Saya tidak ikut andil dalam pembangunan dan tidak tahu jumlah besaran bantuannya berapa, karena dibangunkan langsung oleh pelaksana dari Pemerintahan Desa, ” tutur seorang penerima bantuan.
Baca Juga:
87 Kepala daerah se Indonesia ikut retret kedua di Kampus IPDN Jatinangor.
Indonesia Rajai Daftar Fortune 500 Asia Tenggara Tahun 2025
Polisi Ungkap Arisan Online Fiktif, Modus Lama Makan Korban Baru di Cirebon
Hal samapun terjadi di Desa / Kecamatan Pamulihan berdasarkan pantauan awak media ke warga penerima manfaat, mereka tidak dilibatkan dalam proses pengerjaan.
Di Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong pun warga tidak mengetahui berapa jumlah nilai bantuannya, karena dikerjakan oleh pihak pemerintahan Desa melalui LPM yang ditunjuk sebagai KSM.
Ketua Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi dan Anti Mafia Hukum ( PAMAKU) Aji Sodikin Soleh menyebutlan bahwa pelaksanaan pembangunan sanitasi dan MCK di Kabupaten Sumedang itu perlu dilakukan audit kembali oleh instansi terkait.
” Karena berdasarkan pantauan ada dugaab indikasi korupsi pada program bantuan tersebut ” ungkapnya.
Baca Juga:
Menurut Aji, program bantuan tersalurkan langsung ke pemerintahan desa melalui KSM yang telah dibentuk oleh pemerintahan desa,
” Kalau saja pantauan kasat mata pembangunan tersebut hanya menghabiskan Rp 5 Juta atau Rp. 6juta saja per unitnya, tentu ada sisa nilai, oleh karenanya perlu uji petik oleh pihak berwenang, ” tutur Aji.
Sementara itu, Kepala Desa Pasirbiru Dadan diruang kerjanya, kamis (30/05/2024), mengaku tidak ikut andil dalam pengerjaan fisiknya, ia hanya mengurus administrasi dan regulasi peruntukannya saja.
“Pembangunannya langsung dikerjakan KSM, dalam hal ini LPM untuk pelaksananya dan semua keuanganpun langsung ke KSM, ” Ujar Dadan
Hal senada disampaikan pula Kepala Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari M. Nandar mengaku bahwa pekerjaan MCK telah selesai dan dinilai sudah sesuai.
“Yang melaksanakan pembangunannya KSM dan yang ditunjuk sdr Asep yang juga merangkap sebagai Ketua BPD, saya bukan ahli kontruksi, tetapi saya menilai ini sudah sesuai” Kata Nandar.
Baca Juga:
Karena stock Aman , HET Elpiji 3 kg di Bandung disesuaikan mulai tanggal 16 Juni 2025.
Ada 15 Desa di Kabupaten Sumedang sebagai penerima bantuan pembangunan sanitasi dan MCK diantaranya untuk Kecamatan Pamulihan, Desa Pamulihan dan Cigendel.Desa Nanggerang di Kecamatan Sukasari,
Desa Pasirbiru di Rancakalong, Desa Cimaningtin dan Desa Cipeundeuy di Kecamatan Jatinunggal, Desa Cimungkal di Kecamatan Wado, Desa Karedok dan Desa Cintajaya di Kecamatan Jatigede,
Desa Kamal, Desa Tanjungmedar di Kecamatan Tanjungmedar, Desa Suriamukti dan Desa Wanajaya di Kecamatan Surian, Desa Licin dan Desa Citimun di Kecamatan Cimalaka.
( Tim Pewarta Hallobandung.com ) ***
English
Indonesian