Pembinaan murid bermasalah mulai dilakukan, 39 siswa tingkat SMP dan SMK di Jawa Barat mulai masuk barak TNI di Purwakarta

HalloBandung.Konsep untuk pembinaan murid setingkat SMP dan SMA se Jawa Barat mulai dilakukan. Sebanyak 39 murid setingkat SMP dan SMA se Jawa Barat mengikuti program pembinaan karakter di barak TNI, mulai hari ini (2/5), direncanakan berlangsung hingga 6 bulan mendatang.

Pembinaan ini dilakukan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta.

Proyek ini merupakan proyek percontohan sebelum diterapkan secara lebih luas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deden Saipul Hidayat membenarkan adanya proyek percontohan tersebut.

Menurut Deden, Program ini menyasar siswa yang dinilai memiliki masalah di sekolah dan memerlukan perlakuan khusus.

Proyek percontohan ini bukan wajib militer melainkan pendidikan bela negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi. Deden menjelaskan bahwa lokasi pelaksanaan akan ditentukan oleh pihak TNI.

Menurut Danmen Armed 1 Kostrad, Kolonel Arm Roni Junaidi, menjelaskan bahwa kegiatan dimulai dari pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

Dijelaskan Kolonel Arm Roni Junaidi, para siswa ini mendapatkan kurikulum khusus yang mencakup pendidikan karakter, bela negara, psikologi, dan spiritualitas.

Selain itu mengikuti rutinitas harian seperti salat subuh, olahraga, kebersihan, makan teratur, hingga sesi konseling dan motivasi

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan menggandeng TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter untuk siswa di beberapa wilayah Jawa Barat.Uji coba ini akan dilakukan mulai hari ini (2/5).

Nantinya Dedi Mulyadi memilih sejumlah sekolah yang dianggap rawan untuk mengikuti pendidikan militer.

Pada awalnya 27 kabupaten/kota se Jawa Barat untuk mengirim siswa atau siswinya untuk ikut penddikan militer.

Namun yang diutamakan adalah daerah atau sekolah daerah yang siap dan dianggap rawan di Jawa Barat. “Nanti secara bertahap dulu,” ujar Dedy Mulyadi.

Belum ada regulasinya

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyebutkan Program pendidikan militer yang hari ini dimulai di Purwakarta diduga belum ada regulasi atau aturannya.

Dijelaskan Ono, setiap program itu harus direncanakan dengan jelas. Pada saat perencanaannya pun tidak boleh dibuat sendiri, harus juga dengan DPRD dan mendengarkan masukan dari masyarakat.(dr)