Membawa-bawa Nama UNPAD dalam Politik Praktis Selain Undang Friksi Juga Rusak Nama Baik

Oleh: Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

HALLOBANDUNG.COM – Aksi deklarasi Alumni Unpad mendukung Ganjar Pranowo di Hotel Preanger yang dimotori oleh Drs. Deddy Djamaludin Malik, MSi dan Budi Hermansyah hari minggu 7 Mei 2023 mendapat reaksi.

Muncul sikap bersama Alumni UNPAD Tolak Ganjar Pranowo di Gedung Kadin Bandung tanggal 9 Mei 2023 yang dimotori oleh DR. Ir. Memet Hakim, MM dan Prof. DR. Herman Susanto, SpOG (K) Onk.

Alumni UNPAD Tolak Ganjar Pranowo memiliki sikap awal yang asasi yaitu menolak pihak manapun yang mengatasnamakan Alumni UNPAD dalam dukung mendukung Capres untuk Pemilu 2023.

Membawa-bawa UNPAD dalam politik praktis dapat menimbulkan friksi sekaligus merusak nama baik UNPAD sebagai lembaga pendidikan tinggi ternama.

Di sisi lain penolakan yang ditujukan pada figur Ganjar Pranowo oleh Alumni UNPAD didasarkan pada penilaian bahwa yang bersangkutan memang tidak pantas untuk menjadi Presiden.

Terlalu banyak kelemahan yang diprediksi tidak akan mampu membawa bangsa dan rakyat Indonesia menggapai kemajuan dan kesejahteraan. Apalagi kemandirian dan kedaulatan.

Dalam Pernyataan Sikap Alumni UNPAD Tolak Ganjar Pranowo terdapat butir-butir yang menjadi alasan dari penolakan.

Kekhawatiran utama adalah Ganjar Pranowo akan menjadi kepanjangan tangan dari oligarki baik politik maupun bisnis.

Ganjar Pranowo adalah Capres yang berada dalam cengkeraman oligarki. Analisis Majalah Tempo 30 April 2023 cukup menarik dan mengena.

Ganjar diragukan akan mampu memimpin gerakan pemberantasan korupsi di segala bidang.

Ia sendiri disebut-sebut di Pengadilan Tipikor telah menerima uang 500 ribu US Dolar dalam kasus e-KTP. Tuntutan agar ada pengusutan serius akan semakin bergaung.

Kasus Wadas belum tuntas begitu juga kasus Kendeng yang membuat rakyat “ora mudeng”. Merusak lahan pertanian untuk investasi yang tidak berorientasi pada kemakmuran rakyat setempat.

Lingkungan pegunungan di Kendeng rusak. Alih-alih menjalankan Putusan MA malah bersiasat dengan membuat izin operasi baru.

Rakyat selalu dikalahkan dan Gubernur tetap bisa manari-nari dan berlari pagi. Tidak peduli.

Ketika ada kelompok yang mengatasnamakan Balad Ganjar lalu berlindung di balik predikat Alumni UNPAD mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres.

Maka wajar jika ada yang tidak suka dan berjuang untuk membela nama baik UNPAD dari seretan politik praktis. Ganjar yang “hadir” dalam deklarasi itu akhirnya terpaksa harus dihajar.

Dengan berbagai kelemahan yang ada padanya, maka Alumni UNPAD khawatir akan terjadinya kerusakan negara yang lebih parah jika dipimpin oleh figur yang tidak layak dan kapabel.

Tindakan preventif untuk hal itu adalah penolakan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden.

Hal ini adalah bagian dari bentuk tanggungjawab akademisi untuk memulihkan dan menyelamatkan bangsa dari kerusakan berkelanjutan.

Kini di “ruang” UNPAD deklarasi dukungan Ganjar Pranowo sudah dilakukan, entah dengan agenda lanjutan apa.

Begitu juga dengan penolakan yang tentu menyiapkan agenda berikut. Bila Alumni UNPAD tetap dibawa ke ranah politik praktis maka prediksi friksi mungkin semakin terbukti.

Maka sebaiknya ke depan dalam tarikan atau kompetisi politik praktis jangan membawa nama atau gerbong almamater. UNPAD bukan lembaga atau partai politik.

Berlindung dalam status Alumni UNPAD untuk sekedar mendukung Calon Presidennya adalah sikap ketidakpercayaan diri, manipulatif dan pengecut.

Tampil saja sebagai relawan sebagaimana yang lainnya.***